Publikasi
Publikasi para Pendiri Tera Indonesia Consulting. Kami sajikan sebagai komitmen untuk meningkatkan pengetahuan bersama terkait keterbukaan informasi dan pengelolaan data pribadi.
Pelindungan Data
Glosarium
Prinsip Dasar Dalam Memroses Data Pribadi
Penulis: Ahmad Alamsyah Saragih Permintaan informasi data pribadi yang dikuasai oleh suatu otoritas publik masuk ke dalam rezim privasi, seperti: data hasil penilaian seleksi calon pimpinan, data hasil pemeriksaan kesehatan, daftar kekayaan, dsb. Hingga kini Indonesia...
Menguji Kepentingan Publik
Penulis: Ahmad Alamsyah Saragih Uji kepentingan publik merupakan ketentuan yang lazim digunakan untuk menentukan apakah suatu ‘informasi yang dikecualikan’ harus dibuka atau ditutup berdasarkan pertimbangan bahwa menutupnya dapat melindungi kepentingan yang lebih...
Memroses Data Pribadi: Sesuai Tujuan, Memadai, Akurat dan Berjangka Waktu
Penulis: Ahmad Alamsyah Saragih Permintaan data pribadi harus diproses sesuai tujuan. Dalam melaksanakan prinsip ini penyedia data perlu mendalami tujuan dari permintaan data pribadi tersebut, agar tujuan perlindungan tetap dapat dicapai tapi tujuan permintaan...
Memroses Data Pribadi: Menerapkan Prinsip Adil dan Berkekuatan Hukum
Penulis: Ahmad Alamsyah Saragih Untuk menerapkan prinsip ‘adil dan berkekuatan hukum’ (fair and lawful), penyedia informasi perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut: (i) kerahasiaan absolut berdasarkan Undang-Undang; (ii) konsekuensi yang timbul akibat...
Keterbukaan Informasi
Menakar Keterbukaan Informasi Sektor Privat di Indonesia
Penulis: Dessy Eko Prayitno. Artikel ini memaparkan mengenai: a) latar belakang pemikiran sektor privat wajib melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi; b) kriteria sektor privat yang wajib melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi; dan c) peluang...
Pengujian Terhadap Konsekuensi Bahaya
Penulis: Ahmad Alamsyah Saragih Kewajiban melakukan pengujian atas konsekuensi dalam UU KIP dibebankan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini diatur pada Pasal 19 UU KIP: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik...
Menangani Informasi Publik yang Sensitif
Penulis: Ahmad Alamsyah Saragih Dalam konteks tertentu, kendati informasi yang diminta adalah informasi yang terbuka, kehati-hatian dalam memenuhi hak atas informasi diperlukan. Hal ini merupakan bagian dari akuntabilitas sosial dalam pelayanan informasi. Teknis...